BEIJING - Pemerintah Iran menegaskan bakal memberlakukan skema biaya baru bagi seluruh kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Kendati demikian, Teheran memastikan bahwa negara-negara yang masuk dalam kategori sahabat akan mendapatkan perlakuan khusus atau hak istimewa.

Sebelumnya, lewat kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, kapal dagang internasional memang diizinkan melintasi selat strategis tersebut secara gratis selama 60 hari.

Akan tetapi, masih belum jelas apa yang akan berlaku setelah periode tersebut.

Sponsored Deal

Menjawab ketidakpastian tersebut, Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, dalam pidatonya di Forum Perdamaian Dunia di Beijing mengungkapkan, pihaknya tengah berkolaborasi dengan Oman untuk merumuskan pengaturan baru di jalur perairan vital dunia itu.

"Sebagai negara yang Selat Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan," kata Azli dalam pernyataan, dikutip dari AFP, Minggu (5/7/2026).

"Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan menjamin keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, pengawasan jalur pelayaran kapal dan juga menjamin serta menangani konsekuensi lingkungan dari banyaknya kapal," sambungnya.

Pihaknya akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan Iran dan secara khusus mendukung Teheran selama masa-masa sulit.

Selat Hormuz biasanya dilalui oleh seperlima dari minyak mentah dan gas alam cair dunia, tetapi hampir sepenuhnya ditutup oleh Iran selama perang Timur Tengah, menyebabkan harga energi melonjak.

Iran mencabut blokade terhadap Selat Hormuz setelah mencapai kesepakatan awal dengan AS untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

Negosiasi mengenai penyelesaian permanen konflik tersebut masih berlangsung.

Sponsored Deal

Sebelumnya, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada kapal-kapal dagang internasional agar tidak menghindari rute pilihan Teheran di kawasan perairan strategis tersebut.

Langkah kapal-kapal yang mencoba melintasi jalur alternatif dinilai justru akan memperkeruh situasi di Timur Tengah.

Kemarahan Teheran ini dipicu oleh pengumuman sepihak dari Oman mengenai rute alternatif di Selat Hormuz yang menyisir garis pantai Oman.

Otoritas Muscat mengeklaim, jalur alternatif tersebut dibuat melalui kerja sama dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Padahal, Iran selama ini bersikeras agar seluruh kapal yang melintas wajib melewati koridor yang berada di dekat pantai mereka.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pekan lalu memperingatkan risiko besar jika ada pihak yang mencoba mengubah peta navigasi yang telah ditentukan oleh negaranya.

"Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, serta akan meningkatkan ketegangan," ujar Araghchi.